Risk-based Bank Rating (RBBR)

Elida Kusumastuti / 20130730030/ EPI A

Menurut Bank Of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya.

Pengertian Kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang– undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan Kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Asset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Periode Perubahan : CAMEL menuju CAMELS menuju RGEC

CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahuan 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter.

Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

          Kemudian dikeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP.  Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (Risk-based Bank Rating) baik secra individual maupun secara konsolidasi.

Metode CAMEL

 Indikator pada CAMEL tersebut sangat sederhana, yaitu:

1. Penilaian “Capital” hanya menggunakan satu ukuran saja, yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu “Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko”;

2. Penilaian “Asset Quality” berdasarkan kualitas aktiva produktif bank dengan menggunakan dua indikator yaitu “Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif” dan “Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan”;

3.  Penilaian “Management” menggunakan 250 pertanyaan, yang mencakup manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas;

4.  Penilaian “Earning” menggunakan dua ukuran yaitu ROA (rasio laba terhadap total aset) dan BOPO (rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional); dan

5.Penilaian “Liquidity” menggunakan LDR  yaitu “rasio kredit terhadap dana yang diterima” dan “Rasio kewajiban call money bersih terhadap aktiva lancar”

Selain perhitungan kuantitatif di atas, metode CAMEL memperhitungkan faktor lain, yaitu pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil (KUK); pelaksanaan pemberian kredit ekspor; pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan Pelanggaran terhadap Posisi Devisa Netto (PDN). Selain itu, tingkat kesehatan bank akan diturunkan menjadi “tidak sehat” apabila ada perselisihan internal, campur tangan pihak luar dalam manajemen, “window dressing” atau rekayasa keuangan, praktek “bank dalam bank”, dan kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam kliring.

Metode  CAMELS

Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dalam CAMELS lebih mengarah pada ukuran-ukuran kinerja perusahaan secara internal, mulai dari Asset Quality, Management, Earning Power, dan Liquidity, serta Sensitivity to Market Risk.

Sistem penilaian dengan 5 faktor tersebut sering disebut dengan CAMELS Rating System.

Penilaian CAMEL secara umum adalah sebagai berikut:

Metode RGEC

Sesuai dengan Peratuan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (Risk-based Bank Rating). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi.

Tahap-tahap penilaian bank pada RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan bank yang sarat dengan manajemen resiko. Menurut BI dalam PBI tersebut, Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank: Berorientasi Risiko, Proporsionalitas, Materialitas dan Signifikansi, serta Komprehensif dan Terstruktur.

Cara perhitungan pada RGEC – dibandingkan metode CAMELS – relatif berbeda signifikan pada komponen “R“, yaitu Risk Profile.

Kini, penilaian Risk Profile relatif lebih “ribet” karena mengunakan matriks dengan dua dimensi. Dulu – maksudnya dengan CAMELS – kita bisa langsung mengetahui nilai peringkat (skornya antara 1 sampai 5) jika sudah mengetahui nilai indikatornya. Namun kini, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memperoleh nilai akhir untuk indikator tersebut. Misalnya “ratio debitur inti terhadap total kredit” sebuah bank adalah ….%. Tahap pertamanya sama dengan metoda CAMELS yaitu menentukan peringkat jika diketahui nilai indikatornya.

Namun dengan metode baru (RGEC), nilai rasio tersebut belum menentukan nilai akhirnya. Kita harus melihat bagaimana implementasi manajemen risiko bank terkait dengan konsentrasi nilai kredit pada para debitur kelas kakap. Andaikan bank tersebut sudah memagari risiko tersebut dengan segala kebijakan, prosedur, SOP, atau teknik pengendalian risikonya, maka bisa jadi nilai untuk indikator tersebut malah membaik, atau tidak dinilai “peringkat 3“ seperti cara CAMELS.

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.  Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Jadi untuk “Risk Profile“, kita menggunakan dua dimensi, 

yaitu nilai faktor dan peringkat risiko sebelum menentukan peringkat akhirnya. Atau dengan kata lain, nilai sebuah indikator merupakan fungsi dari nilai indikatornya dan kualitas manajemen risiko yang terkait dengan indikator tersebut. Inilah esensi dari penilaian kesehatan bank yang baru, yaitu kualitas manajemen risiko. Aspek “Risk Profile“ tersebut mencakup 8 (delapan) jenis Risiko yaitu:

1. Risiko Kredit, menggunakan 12 indikator penilaian
2. Risiko Pasar, menggunakan 17 indikator penilaian
3. Risiko Operasional, menggunakan 15 indikator penilaian
4. Risiko Likuiditas, menggunakan 11 indikator penilaian
5. Risiko Hukum, menggunakan 13 indikator penilaian
6. Risiko Stratejik, menggunakan 10 indikator penilaian
7. Risiko Kepatuhan, menggunakan 5 indikator penilaian, dan
8. Risiko Reputasi, menggunakan 10 indikator penilaian.

Penilaian untuk faktor lainnya, yaitu faktor “G, E, dan C” secara umum sama seperti penilaian dengan CAMELS sebelumnya. Hingga pada akhirnya sampai pada penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Sumber: http://noormutia.blogspot.com/2014/04/blk5.html

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Elida Kusumastuti (EPI A/20130730030)

Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pada dasarnya OJK mempunyai fungsi dan tujuan dalam pembentukannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan:

• Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.
• Menjaga stabilitas sistem keuangan.
• Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
• Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga  baru.

Tujuan Dalam Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan:

• Untuk mencapainya, BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dgn mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
• Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis.
• Menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi.

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sebagaimana diketahui bahwa krisis yang melanda di tahun 1998 telah membuat sistem keuangan Indonesia porak poranda. Sejak itu maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut undang-undang tersebut harus terbentuk pada tahun 2002. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan dibidani berdasarkan kesepakatan dan diamanatkan oleh UU, nyatanya sampai dengan 2002 draft pembentukan Otoritas Jasa Keuangan belum ada, sampai akhirnya UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI) tersebut direvisi, menjadi UU No 24 2004 yang menyatakan tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2011,  RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, dan selanjutnya Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara Republik pada tanggal 22 November 2011. Berikut merupakan ringkasan dari isi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

• Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
• Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
• Sistem informasi debitur;
• Pengujian kredit (credit testing); dan
• Standar akuntansi bank;

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

• Manajemen risiko;
• Tata kelola bank;
• Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
• Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

• Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
• Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
• Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
• Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
• Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
• Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang:

• Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
• Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
• Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
• Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
• Melakukan penunjukan pengelola statuter;
• Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
• Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
• Memberikan dan/atau mencabut:

1. Izin usaha;

2. Izin orang perseorangan;

3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. Surat tanda terdaftar;

5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. Pengesahan;

7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan  penetapan lain,

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

• Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
• Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
• Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

• Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
• Sistem informasi perbankan yang terpadu;
• Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
• Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
• Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
• data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:

• Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
• Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
• Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan
• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

SUMBER :  http://riyanikusuma.wordpress.com/2013/02/14/otoritas-jasa-keuangan/

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2013

Kelompok:  Elida Kusumastuti (20130730030)

Nurul Ma'rifah (20130730047)

Ikhtisar Keuangan 2013

Financial Highlight

Dalam rupiah

Keterangan	2009	2010	2011	2012	2013
Total Aset	1.974.948	2.193.952	2.730.027	3.616.108	4.343.069
Pembiayaan	1.279.784	1.608.206	1.914.492	2.622.023	3.281.655
Dana Pihak Ketiga	1.271.855	1.621.913	2.291.738	2.850.784	3.272.263
Ekuitas	133.331	143.565	255.774	273.072	292.620
Jumlah Pendapatan Operasional	131.418	223.155	245.306	311.220	401.503
Jumlah Beban Operasional	128.179	208.802	230.239	285.058	370.556
Laba Rugi Tahun Berjalan Setelah Pajak	831	10.234	12.209	17.298	19.548
Rasio-rasio (%) /Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal /Capital Adequacy Ratio (CAR)	13,06	11,51	15,29	12,78	11,10
Laba Bersih terhadap Rata-rata /Aset Return on Asset (ROA)	0,06	0,74	0,52	0,55	0,69
Laba Bersih terhadap Rata-rata /Modal Return on Equity (ROE)	0,87	9,65	6,19	7,32	7,63
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga/ Financing to Deposit Ratio (FDR)	100,62	99,15	83,54	91,98	100,29
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan /Non Performing Financing (NPF)	3,25	3,81	1,74	4,59	4,27
Beban Operasional terhadap  Pendapatan Operasional / Operating Expenses to Operating Income	97,54	93,57	93,86	91,59	92,29

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

NERACA

31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

A s e t
Kas	40.951.940.925
Penempatan pada Bank Indonesia	334.388.823.480
Penempatan pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan giro pada bank lain sebesar Rp. 3.714.507.362,- dan Rp. 2.736.680.261,-pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Pihak-pihak Berelasi	334.675.773.425
Pihak ketiga	33.060.455.429
Investasi pada surat berharga	123.990.325.464
Pembiayaan murabahah - setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan  31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 62.914.512.632,- dan Rp. 43.003.454.116,-	3.218.231.049.374
Pinjaman Qardh, Setelah dikurangi penyisihan penghapusan pada tanggal 31 Desember 2013 dan  31 Desember 2012 masing-masing sebesar Rp. 5.096.771,- dan Rp. 2.744.060,-	504.580.288
Pendapatan yang masih akan diterima	35.569.903.064
Pajak dibayar dimuka dan uang Muka	4.517.231.863
Beban dibayar dimuka	43.095.878.700
Aset pajak tangguhan	23.308.757.436
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp.34.055.610.919,-  dan Rp.27.830.925.975,-	85.175.904.438
Aset lain-lain	12 65.598.432.943
Jumlah aset	4.343.069.056.830

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013

(Dalam Rupiah)

Pendapatan (beban)  operasional
Pendapatan operasi utama
Pendapatan syariah
Pendapatan dari jual beli	230.202.968.039
Pendapatan bagi hasil	114.766.488.702
Pendapatan lainnya	21.282.848.349
Jumlah pendapatan operasi utama	366.252.305.090
Beban operasi utama
Beban syariah
Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat	210.179.009.781
Beban bagi hasil sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah	9.582.911.312
Beban bonus dan bagi hasil antar bank	5.762.869.415
Beban konvensional
Bunga	3.415.037.694
Jumlah beban operasi utama	228.939.828.203
Jumlah pendapatan (beban) - bersih	137.312.476.887
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya
Pendapatan operasional lainnya
Pendapatan lain-lain	35.250.687.064
Beban operasional lainnya
Umum dan operasional lainnya	54.889.320.835
Tenaga kerja	59.737.035.667
Penyisihan penghapusan aset produktif	26.989.638.511
Jumlah beban operasional lainnya	141.615.995.012
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	(106.365.307.948)
Laba operasional	30.947.168.939
Pendapatan (beban) non operasional
Pendapatan (beban) non operasional - bersih	(3.702.257.810)
Laba (rugi) komprehensif sebelum pajak penghasilan	27.244.911.129
Pajak penghasilan
Pajak kini	(7.333.149.097)
Pajak tangguhan	(364.111.928)
Jumlah pajak penghasilan	(7.697.261.025)
Laba bersih komprehensif setelah pajak penghasilan	19.547.650.105

SUMBER : http://www.syariahbukopin.co.id/page/content/9/0